Sleman
- Gubernur D.I. Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, menilai Indonesia
membutuhkan insan pertanahan yang tidak hanya cakap membaca peta dan menguasai
teknologi, namun juga mampu memahami manusia, sejarah, serta kebudayaan yang
hidup di balik setiap bidang tanah. Pesan tersebut disampaikan kepada para
wisudawan dan wisudawati Politeknik Agraria STPN agar ilmu pertanahan yang
mereka miliki dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Indonesia
membutuhkan insan pertanahan yang mampu membaca peta sekaligus memahami manusia
di dalam peta. Saudara perlu cakap menguasai teknologi, tetapi tetap bijak
dalam menimbang rasa keadilan. Saudara perlu teguh menjalankan regulasi tetapi
tetap arif membaca sejarah dan kebudayaan masyarakat,” pesan Sri Sultan
Hamengkubuwono X dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah
Provinsi DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, saat wisuda Politeknik Agraria STPN,
Sabtu (05/09/2026).
Menurutnya,
tanah bagi Indonesia bukan sekadar hamparan fisik, melainkan bagian dari jati
diri, jejak perjuangan, dan fondasi pemerintahan. Di atas tanah, manusia
membangun rumah, memproduksi pangan, membentuk komunitas, serta menautkan masa
lalu dengan masa depan. Tanah pun kerap dikenal sebagai Ibu Pertiwi yang
mengandung kehidupan, memberi penghidupan, dan menjaga keberlanjutan
peradaban.Oleh karena itu, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengingatkan bahwa
pengelolaan tanah tidak dapat dilepaskan dari nilai dan kebudayaan masyarakat
yang hidup di dalamnya. Dalam filosofi Jawa, ada prinsip Hamemayu Hayuning
Bawana, yakni ikhtiar manusia untuk menjaga keselamatan, ketenteraman, dan
keindahan dunia. Prinsip tersebut mengajarkan bahwa setiap campur tangan
manusia dalam mengelola tanah harus membawa kehidupan menuju keadaan yang lebih
adil dan manusiawi.
Pandangan
bahwa tanah merupakan amanah kolektif juga hidup di penjuru Nusantara. Di
Minangkabau dikenal prinsip Harta Pusaka Tinggi yang berkaitan dengan tanah
ulayat kaum dan tanggung jawab lintas generasi. Di Bali, sistem subak
mempertahankan keterkaitan tanah, air, pertanian, dan spiritualitas melalui
filosofi Tri Hita Karana, yang menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan
Tuhan, sesama, dan alam.
Sementara
itu, di berbagai wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua dan Maluku, sistem hak
ulayat memperlihatkan bahwa tanah kerap dipahami sebagai ruang hidup bersama
yang melekat pada tanggung jawab sosial suatu marga atau kelompok
adat.“Keragaman ini adalah kekayaan tata kelola pemerintahan Indonesia.
Regulasi perlu membacanya dengan jernih, kebijakan perlu menghormatinya dengan
arif, teknologi perlu mengakomodasinya dengan presisi dan kepekaan,” tutur Sri
Sultan Hamengkubuwono X.
Sri
Sultan Hamengkubuwono X mengatakan, berbagai pandangan tersebut menunjukkan
bahwa ilmu pertanahan tidak hanya berhubungan dengan aspek teknis, tetapi juga
menyangkut manusia dan kehidupan yang berada di balik sebuah bidang tanah.
Penguatan keamanan tenurial berkaitan erat dengan kesejahteraan manusia dan
keberlanjutan lingkungan.
Kepastian
hak atas tanah membutuhkan perangkat kelembagaan dan tata kelola yang mampu
menerjemahkan kebijakan menjadi kemanfaatan nyata bagi masyarakat. “Di sinilah
ilmu pertanahan memperoleh kedudukan strategis. Ilmu pertanahan bekerja di
antara ukuran dan makna, antara peta dan manusia, antara sertipikat dan juga
martabat,” ungkap Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Kepada
para wisudawan dan wisudawati, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengingatkan bahwa
kelak mereka akan berhadapan dengan berbagai berkas pertanahan yang tampak
rutin. Namun, di balik setiap berkas tersebut terdapat kehidupan manusia yang
menaruh harapan kepada mereka. Karena itu, ilmu dan kompetensi yang diperoleh
selama menempuh pendidikan perlu diwujudkan dalam pelayanan yang memberikan
kepastian sekaligus mempertimbangkan keadilan dan kondisi sosial masyarakat.Sri
Sultan Hamengkubuwono X berpesan agar para lulusan membawa ilmu mereka ke
tengah masyarakat dengan sikap rendah hati. Setiap pengukuran diharapkan
menjadi jalan menuju kepastian, setiap pemetaan menjadi jalan menuju
keteraturan, dan setiap pelayanan pertanahan menjadi jalan menuju ketentraman sosial.
“Dengan visi seperti itulah kita menaruh harapan besar kepada para
wisudawan-wisudawati yang akan mengaplikasikan ilmunya di dunia kerja,”
pungkasnya. (LS/JR/FA)
0 Komentar