22
Jakarta - Wakil Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka
BPN), Ossy Dermawan, menjadi pembicara dalam kegiatan Akademi Politik yang
diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah
Jakarta (UMJ), Sabtu (13/06/2026). Sejalan dengan tema “Asta Cita sebagai
Kompas Peradaban: Meneguhkan Kepemimpinan Bangsa yang Tangguh, Berdaulat, dan
Berkemajuan”, dalam paparannya, Wamen Ossy mengatakan bahwa sektor pertanahan
memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo
Subianto.
“Seperti halnya poin mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada tanah,
energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Semua program
tersebut membutuhkan lahan dan tanah. Di situlah peran Kementerian ATR/BPN akan
mendorong program Asta Cita terlaksana,” ujar Wamen Ossy.
Kondisi sumber daya agraria di Indonesia saat ini terbagi sekitar 77% merupakan
wilayah laut, sementara 23% berupa daratan atau sekitar 189 juta hektare. Wamen
Ossy menjelaskan, dari total daratan yang ada, sekitar 118,1 juta hektare atau
62,5% merupakan kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan Kementerian
Kehutanan.
“Sementara itu, areal penggunaan lain (APL) seluas 70,1 juta hektare menjadi
bagian dari kewenangan Kementerian ATR/BPN. Hingga saat ini sekitar 79,5% area
yang menjadi kewenangan ATR/BPN telah terpetakan,” jelas Wamen Ossy.
Saat ini, Kementerian ATR/BPN tengah menyelesaikan pemetaan 20,5% bidang tanah
yang tersisa, terutama pada wilayah yang berada di kawasan perbatasan dan
berbatasan dengan kawasan hutan. Diharapkan, saat seluruh bidang tanah pada APL
telah terpetakan 100%, pemerintah memiliki basis data pertanahan yang semakin
lengkap dan terintegrasi.
Di hadapan mahasiswa UMJ peserta kegiatan Akademi Politik, Wamen Ossy
menerangkan gambaran setelah tahap pemetaan, yaitu integrasi data. Pemetaan
menjadi fondasi untuk mendukung integrasi data lewat Kebijakan Satu Peta, yang
menjadi salah satu fokus pemerintah. Langkah ini dinilai penting untuk
mengurangi potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang yang kerap memicu sengketa
dan konflik agraria.
"Beberapa permasalahan yang terjadi saat ini merupakan akibat belum adanya
kesatuan database yang kita miliki, baik di kawasan hutan dan kawasan APL.
Karena itu, kami terus mendorong pemanfaatan teknologi agar seluruh lembaga
menggunakan satu basis data yang sama sehingga tumpang tindih dan konflik dapat
ditekan semaksimal mungkin," pungkasnya.
0 Komentar